Sebagai lelaki panggilan, barangkali Paimin patut berbangga-bangga lantaran hampir setiap hari ia sibuk melayani hingga service klien yang hendak memakai jasanya. Jadwalnya yang sepadat cor bangunan bukan alang kepalang. Paimin tak bosan-bosannya kesana kemari pun juga naik turun menekuni profesi tukang tambal sulam genteng bocor di seantero perumahan Dusun Karang Mluwo.
Tak tanggung-tanggung, atas nama profesionalitas dan prinsip kerja totalitas, Paimin enggan menarik upah barang se-zarrah pun terhadap klien yang tidak puas dengan hasil pekerjaan nya. “No Free Lunch” kata Milton Friedman pemenang nobel ekonomi itu. Ah ! Saya kira menteri tenaga kerja Jepang pun akan menyebutnya etos kerja bagai kuda.
Paimin yang sebatang kara, yang ulet (bukan ulat ya), yang bukan alang kepalang, begitu orang-orang komplek menggelarinya. Lantaran Paimin bukan sembarang tukang, melainkan pekerja sembarangan.
Tapi, nasib tak dapat di taksir sedemikian rupa. Pasang surut dalam hidup itu lumrah terjadi justru kita wajib memaklumi. Ketika musim panas tiba, Paimin sepi panggilan, renggang dari biasanya. Serenggang lubang hidungnya, kempes sampai kedompet-dompetnya. Biarpun matahari bersinar terang menyala-nyala, roamn wajah Paimin tak kusut apalagi lecet, sebab baginya integritas tak dapat di tawar-tawar, ia enggan meminta-minta apalagi mencuri, alih-alih mengharap bantuan pemerintah percuma saja.
Untuk menyiasati ekonomi yang sedang bunting diatas dan buntung di bawah itu, Paimin berkelakar, Ia mencoba peruntungan baru dengan menanam pohon singkong dipekarangan belakang rumah miliknya yang hanya satu satunya dan memang tak ada yang lain. Ibarat kata orang, tak ada rotan akar pun jadi. dengan demikian, Ia merasa menjadi Paimin yang Independen-Berintegritas & Terpercaya untuk, Indonesia adil makmur. Persis slogan baner di perempatan pasar kota.
Beberapa yang lalu saya terkejut membaca disebuah portal berita, Menaker Hanif Dhakiri, menteri sebelum yang sudah-sudah itu. Sambil menunjuk-nunjuk langit dengan tegas menyatakan bahwa soal pengangguran "Problem riilnya adalah ketimpangan skill, bukan lapangan kerja," kata saudara Menteri seusai membuka "The 6th ASEAN Oshnet Conference". Sambil diringi anggukan jama'ah yang tak tau cara menggeleng itu.
"Terus apa ?" pikir saya. Apa saya harus bersepakat dengn pernyataan yang sedemikian, sambil lalu ‘memaklumi’ kebuntungan sosial yang tak usai-usai sejak pak harto menjadi Raja. Atau saya harus menunggu keadaaan membaik dengan sendirinya dan tetap istiqomah makan nasi bungkus dan ngutang rokok lagi. Mengingat hanya bangsa ini saja yang memilki sikap ‘kemakluman’ luar biasa, maqam keluhuruhannya diatas keluhuran kebudayaan bangsa lain. Baiklah jika demikian, sebagai warga negara yang baik dan patuh, disamping tak pernah lupa menjunjung tinggi keluhuran pemerintah. Harap Maklum ! itu kan yang saudara mentetri mau.
Saya memaklumi penggusuran paksa kios-kios dan pedagang kaki lima sebab mereka tidak patuh terhadap hukum dan tidak memilki ‘skill’ entrepreneurship selain jual es dawet dan gado-gado. Itu tidak masuk dalam daftar makanan yang sehat lagi bergizi menurut WHO. Saya juga akan memaklumi perusahaan-perusahaan raksasa yang mengeruk kekayaan alam bangsa ini sebab dan semata-mata kita kekurangan sarja teknik yang ahli dibidang pertambangan. Tepat seperti Saudara menteri Luhut katakan. Terlebih moyang bangsa ini adalah seorang pelaut, bukan penambang, Kita harus berkayuh bukan menggali.
Terakhir, saya juga akan memaklumi korupsi yang meraja lela dari tingkat ketua RT setempat hingga sampai pemerintah pusat, karna korupsi dilakukan hanya oleh oknum pejabat yang memiliki kekurangan dan dikendalikan hawa nafsu. Mari kita do'a saja, meminta langit membukakan pintu batinnya, agar tidak menjadi pejabat korup, ya minimal kalau korupsi gak banyak-banyak amatlah.
Saya bertekad bahwa kemakluman ialah budi ;luhur tidak boleh tidak harus di genggam dengan erat, kalau perlu di gigit dengan gigi graham. Tak peduli (sebab karna saya maklum) berjungkir balik dengan UUD 45 pasal 33 tentang penguasaan SDA oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau pasal 28 tentang hak jaminan sosial utnuk pengembangan diri.
“Kang !” kata Paimin. “Nama Menaker kita yang dulu itu namanya Hanif Dhakiri?” Paimin menepuk pundak saya dari belakang. Dan saya hanya mengangguk pelan.
“lho.. kok begitu” sergahnya. “Bukannnya ‘Dha-Kiri’ faham sosialis yang menghendaki pemerataan ekonomi ? ”. Tanya paimin sambil mencongkel-congkel lubang hidungnya yang renggang itu . Belum sempat jawab Paimin sudah berkomentar. “Wah ! kalau begitu kita ganti saja namanya menjadi Hanif ‘Dha-Kanan’, biar pas”.
“Ruwet…. Ruwet…. Ruwet…”. Akhirnya saya menggerutu.
Editor : Hisyam Semandeng